Bandar Lampung – Fenomena banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung mendorong perlunya langkah strategis dan terintegrasi melalui penyusunan masterplan pengendalian banjir yang komprehensif. Kolaborasi antara kalangan akademisi dan asosiasi tenaga ahli dinilai menjadi kunci utama dalam merumuskan solusi jangka pendek, menengah, hingga panjang yang tepat sasaran.
Baca Juga:
Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. Ir. Lilik Ariyanto, S.T., M.T., I.P.M., ASEAN Eng., menegaskan bahwa banjir bukan sekadar peristiwa alam biasa, melainkan bencana yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, hingga lingkungan masyarakat perkotaan.
“Banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang berbasis kajian ilmiah dan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Secara geografis dan hidrologis, Kota Bandar Lampung memiliki potensi tinggi terhadap ancaman banjir akibat luapan sungai serta sistem drainase yang belum optimal. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan intensitas kejadian banjir yang cukup tinggi sepanjang awal tahun 2026.
Pada Januari 2026 tercatat sebanyak 51 kejadian banjir, disusul 7 kejadian pada Februari, 2 kejadian pada Maret, dan kembali meningkat pada April setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kota selama beberapa jam.
Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir telah menjadi persoalan berulang yang memerlukan penanganan serius dan sistematis. Apalagi, Bandar Lampung merupakan kota strategis sebagai pusat perdagangan dan penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, sehingga stabilitas wilayah menjadi sangat vital.
Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung melalui Program Studi Teknik Sipil , berperan dalam berbagai kajian dan perencanaan infrastruktur, khususnya pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir.
Para dosen universitas telah aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian, pemerintah daerah, BUMN, hingga asosiasi profesi seperti PERTAHKINDO (Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia).
Kolaborasi ini menghadirkan tenaga ahli dengan berbagai latar belakang keilmuan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif, akurat, dan aplikatif.
“Sinergi antara akademisi dan praktisi sangat penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan,” jelas Dr. Lilik.
Penyusunan masterplan pengendalian banjir menjadi langkah awal yang krusial. Dokumen ini akan memuat perencanaan menyeluruh terkait pengelolaan sungai, sistem drainase, serta penanganan kawasan rawan banjir secara bertahap.
Bandar Lampung sendiri memiliki jaringan sungai yang cukup kompleks, seperti Way Kuala, Way Kuripan, Way Halim, Way Sukamaju, hingga Way Betung yang merupakan bagian dari Wilayah Sungai Seputih-Sekampung—wilayah strategis nasional.
Melalui masterplan, pemerintah dapat menentukan prioritas penanganan, standar operasional prosedur (SOP), serta strategi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. HM Nasrullah Yusuf, S.E., MBA., menyampaikan bahwa keterlibatan akademisi dalam persoalan nyata di masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi.
“Kami mendorong dosen untuk tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menyelesaikan persoalan strategis daerah. Kolaborasi ini adalah bentuk nyata pengabdian sekaligus implementasi keilmuan,” ujar Rektor.
Senada dengan itu, Wakil Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Dr. H. Mahathir Muhammad, S.E., M.M., menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam pembangunan berkelanjutan.
“Permasalahan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi kuat antara akademisi, pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif,” tegasnya.
Selain peran tenaga ahli, keberhasilan pengendalian banjir juga sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan para pemangku kebijakan. Kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan, tata ruang, serta sistem drainase menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko banjir.
Pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh stakeholder diharapkan mampu menciptakan solusi yang tidak hanya teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.
Upaya kolaboratif dalam penyusunan masterplan pengendalian banjir ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Melalui sinergi antara akademisi, asosiasi profesi, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Bandar Lampung di masa depan.
Baca Juga:
#DosenBerdampak
#DosenTerbaikdiLampung
#DosenTerbaikdiIndonesia