-
Call us
- PENDAFTARAN
Bandar Lampung – Permasalahan keselamatan di perlintasan sebidang kembali menjadi perhatian serius dalam sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia. Fenomena meningkatnya angka kecelakaan yang kerap disertai aksi pemblokiran jalur rel oleh masyarakat dinilai sebagai ancaman nyata bagi keselamatan publik dan kelancaran operasional kereta api.
Hal tersebut disampaikan oleh Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung, Ir. Hadyan Arifin Bustam, S.T., M.T., yang menyoroti kondisi perlintasan sebidang, khususnya di wilayah Divre IV Tanjungkarang, yang masih tergolong rawan.
Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2024 tercatat sebanyak 26 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang dengan korban meninggal dunia sebanyak 5 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko di titik perlintasan masih cukup tinggi. Bahkan, situasi tersebut cenderung memburuk pada tahun 2025, di mana hingga pertengahan tahun jumlah kejadian telah mendekati bahkan melampaui angka tahun sebelumnya, dengan korban meninggal dunia mencapai 17 orang.
“Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa perlintasan sebidang masih merupakan titik paling rawan dalam sistem transportasi kita, karena mempertemukan langsung kendaraan jalan raya dengan kereta api yang memiliki keterbatasan dalam menghentikan laju secara mendadak,” jelas Hadyan.
Secara teknis, jalur kereta api merupakan ruang terbatas yang harus steril dari berbagai gangguan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyaknya perlintasan sebidang, baik yang resmi maupun tidak resmi, dengan tingkat pengamanan yang belum memadai. Di sejumlah titik, masih ditemukan perlintasan tanpa penjagaan atau dengan fasilitas keselamatan yang terbatas, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan.
Lebih lanjut, Hadyan menegaskan bahwa aksi pemblokiran jalur rel oleh masyarakat, baik sebagai bentuk protes maupun akibat kurangnya pemahaman, justru memperburuk kondisi keselamatan. Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu operasional kereta api, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang lebih besar.
Dari sisi regulasi, tindakan tersebut jelas melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Dalam aturan tersebut, pengguna jalan diwajibkan untuk mendahulukan perjalanan kereta api, serta dilarang melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan perkeretaapian.
“Pemblokiran rel bukan hanya berbahaya, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai pentingnya keselamatan di perlintasan kereta api,” tegasnya.
Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dari sisi teknis, penutupan perlintasan liar menjadi langkah prioritas yang harus segera dilakukan. Selain itu, pembangunan infrastruktur alternatif seperti flyover dan underpass dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi potensi konflik antara kendaraan jalan raya dan kereta api.
Dari aspek operasional, peningkatan sistem pengamanan di perlintasan, termasuk pemasangan palang otomatis, rambu peringatan, serta peningkatan jumlah petugas penjaga, menjadi langkah penting dalam meningkatkan keselamatan.
Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat juga harus terus digencarkan. Masyarakat perlu memahami bahwa jalur rel bukanlah ruang publik yang bebas diakses, melainkan area terbatas yang memiliki risiko tinggi.
Tidak kalah penting, pemerintah dan operator kereta api juga dituntut untuk menyediakan akses mobilitas yang memadai bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar kebutuhan transportasi tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan aspek keselamatan.
Hadyan menekankan bahwa penyelesaian masalah ini tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, operator kereta api, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib.
“Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat meminimalkan risiko kecelakaan dan menciptakan sistem perkeretaapian yang lebih baik di masa depan,” ujarnya.
Permasalahan keselamatan di perlintasan sebidang ini juga memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya:
Upaya peningkatan keselamatan transportasi berkontribusi langsung dalam menurunkan angka kecelakaan dan korban jiwa, sehingga mendukung terciptanya kehidupan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat.
Pengembangan infrastruktur seperti flyover, underpass, serta sistem keselamatan berbasis teknologi merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan.
Pengelolaan transportasi yang aman dan terintegrasi menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, operator transportasi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Melalui kajian akademis yang disampaikan oleh Universitas Teknokrat Indonesia, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di perlintasan sebidang semakin meningkat.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, penguatan infrastruktur, serta edukasi berkelanjutan, sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih aman, tertib, dan berkelanjutan di masa depan.
Baca Juga:Mahasiswi Teknokrat Raih Medali Emas Nasional, Buktikan Keunggulan Akademik di Bidang Matematika
#DosenTerbaikdiLampung
#DosenTerbaikdiIndonesia
#DosenBerdampak
