Bandar Lampung – Kota Bandar Lampung kembali menghadapi persoalan banjir yang melanda sejumlah wilayah pada Jumat, 6 Maret 2026. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi dalam durasi cukup lama menyebabkan genangan air di berbagai kawasan permukiman warga. Oleh karena itu, Kaprodi S1 Teknik Sipil Dr. Ir. Lilik Ariyanto, S.T., M.T., I.P.M., ASEAN Eng. memaparkan solusi untuk mengatasi banjir di Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, banjir tercatat terjadi di 47 titik lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kota Bandar Lampung.
Wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Sukarame dengan 10 titik banjir, Way Halim (9 titik), Sukabumi (4 titik), Rajabasa (3 titik), serta Tanjung Senang (5 titik).
Selain itu, banjir juga dilaporkan terjadi di beberapa kecamatan lain seperti Tanjungkarang Timur (1 titik), Tanjungkarang Barat (1 titik), Tanjungkarang Pusat (2 titik), Enggal (2 titik), Labuhan Ratu (3 titik), Kedamaian (1 titik), Langkapura (1 titik), serta Kemiling (1 titik).
Peristiwa banjir tersebut kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih baik, terutama dalam menghadapi kondisi iklim tropis yang dimiliki Indonesia.
Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga sebagian besar wilayahnya memiliki iklim tropis. Karakteristik iklim ini ditandai dengan suhu udara yang relatif hangat sepanjang tahun.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tahun 2024, suhu rata-rata di wilayah pesisir Indonesia berkisar sekitar 28°C, sementara di daerah pedalaman sekitar 26°C, dan wilayah dataran tinggi sekitar 23°C.
Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa perairan—sekitar 81 persen dari total wilayah—menjadikan suhu udara relatif stabil sepanjang tahun dengan variasi musiman yang tidak terlalu ekstrem.
Curah hujan di Indonesia umumnya dipengaruhi oleh tiga pola utama, yaitu pola monsunal, pola ekuatorial, dan pola lokal.
Musim hujan biasanya berlangsung pada periode Oktober hingga Maret, sementara musim kemarau terjadi antara April hingga November, ketika angin muson dari Australia yang membawa sedikit uap air bergerak menuju Asia dan melewati wilayah Indonesia.
Dalam satu dekade terakhir, Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama dari sisi pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan perkotaan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, jumlah penduduk kota ini meningkat dari 960.695 jiwa pada tahun 2014 menjadi 1.214.330 jiwa pada tahun 2024.
Pertumbuhan tersebut tentu membawa konsekuensi terhadap kebutuhan ruang permukiman, infrastruktur, serta pemanfaatan lahan yang semakin intensif.
Di sisi lain, Bandar Lampung memiliki sejumlah sungai yang berperan penting dalam sistem drainase kota. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat enam sungai utama yang melintasi wilayah Kota Bandar Lampung.
Keenam sungai tersebut antara lain Way Sukamaju, Way Kuripan, Way Bako, Way Kuala, Way Lunik, dan Way Kandis Nunyai.
Selain sungai-sungai tersebut, terdapat pula beberapa aliran sungai lainnya yang menjadi perhatian pemerintah daerah, baik oleh Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung, untuk dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan secara berkala.
Namun demikian, sejumlah faktor lingkungan turut memengaruhi meningkatnya potensi banjir di wilayah perkotaan.
Alih fungsi lahan di kawasan daerah tangkapan air (catchment area), pembangunan permukiman yang tidak terencana di bantaran sungai, penyempitan badan sungai, serta kebiasaan membuang sampah ke sungai menjadi faktor yang menyebabkan menurunnya kapasitas tampung sungai.
Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi dalam waktu lama, kondisi tersebut dapat memicu meluapnya air sungai dan menyebabkan banjir di berbagai kawasan permukiman.
Melihat kondisi banjir yang kerap terjadi dari tahun ke tahun, berbagai pihak menilai diperlukan langkah-langkah strategis dan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu konsep yang mulai banyak diperkenalkan dalam pengelolaan air perkotaan adalah sistem Zero Runoff.
Konsep ini bertujuan untuk mengurangi aliran permukaan air hujan dengan cara menangkap, menyimpan, serta meresapkan air hujan ke dalam tanah sebelum air tersebut mengalir ke sungai.
Dengan demikian, beban aliran air menuju sungai dapat dikurangi secara signifikan.
Dalam implementasinya, sistem Zero Runoff dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pembangunan sumur resapan, kolam retensi, hingga sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting).
Pada skala rumah tangga, masyarakat dapat membangun instalasi pemanenan air hujan yang terintegrasi dengan kolam retensi sederhana.
Sistem ini bekerja dengan cara menampung air hujan dari atap rumah ke dalam tangki atau wadah penampungan. Ketika volume air meningkat, kelebihan air dapat dialirkan ke kolam retensi atau sumur resapan untuk diserap kembali ke dalam tanah.
Selain membantu mengurangi potensi banjir, air yang tertampung juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti menyiram tanaman, mencuci kendaraan, membersihkan rumah, atau keperluan domestik lainnya.
Bahkan, kolam retensi yang dibangun dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan air tawar serta menanam tanaman sayuran di sekitarnya, sehingga memberikan manfaat tambahan bagi kebutuhan pangan keluarga.
Apabila konsep ini diterapkan secara luas di Kota Bandar Lampung, dampaknya dapat cukup signifikan.
Dengan asumsi jumlah rumah di Bandar Lampung mencapai sekitar 200 ribu unit, dan setiap rumah mampu menampung air hujan sebesar 0,5 meter kubik, serta memiliki kolam retensi sederhana dengan kapasitas 2 meter kubik, maka setiap kali hujan turun dapat ditahan sekitar 400 ribu meter kubik air.
Volume tersebut dapat secara signifikan mengurangi aliran permukaan yang menuju sungai, sehingga membantu menekan risiko banjir akibat meluapnya air sungai.
Upaya pencegahan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.
Langkah sederhana seperti membangun instalasi pemanenan air hujan, menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, serta melakukan penghijauan di lingkungan sekitar dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi risiko banjir.
Melalui semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan, sistem pengelolaan air berbasis Zero Runoff dapat diterapkan secara bertahap sehingga Kota Bandar Lampung dapat menjadi kota yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana hidrometeorologi.
Upaya pengendalian banjir melalui sistem Zero Runoff serta pengelolaan air hujan yang berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
Pertama, konsep ini mendukung SDG 6: Clean Water and Sanitation, karena mendorong konservasi sumber daya air melalui pemanfaatan air hujan dan pengisian kembali cadangan air tanah (groundwater recharge).
Kedua, penerapan sistem ini juga mendukung SDG 11: Sustainable Cities and Communities, yang bertujuan menciptakan kota yang tangguh, aman, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan, termasuk banjir perkotaan.
Ketiga, langkah konservasi air dan pengurangan limpasan permukaan turut mendukung SDG 13: Climate Action, karena membantu masyarakat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang sering memicu peningkatan intensitas hujan ekstrem.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan perkotaan mencerminkan semangat SDG 17: Partnerships for the Goals.
Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandar Lampung.